• Jumat, 19 Oktober 2018
  • LOGIN
Jumlah Ormas se Gunungkidul Belum terdeteksi

Jumlah Ormas se Gunungkidul Belum terdeteksi

Infogunungkidul, JAKARTA, Selasa Wage– Undang-Undang Ormas yang baru saja ditetapkan pemerintah bersama DPR masih diributkan. Sementara proses penetapan hanya ada dua pilihan: menolak atau menerima tanpa reserve.                                   

Total organisasi kemasyarakatan (Ormas) se Indonesia, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Juli 2017,  mencapai 344.039 organisasi. Jumlah ormas se Gunungkidul berapa, belum terdeteksi.

Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, La Ode Ahmad Fidani, seperti dikutip situs Kemendagri mengatakan, ormas seindonesia terdaftar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM, ada juga yang terdaftar di provinsi, kabupaten dan kota.

“Itu yang terdata,” kata La Ode Ahmad Fidani, (30/10)

Rinciannya, lanjut La Ode, di Kemendagri, tercatat 370 ormas tidak berbadan hukum, hanya dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pada Kemenlu, 71 ormas didirikan oleh Warga Negara Asing. Yang terdata di daerah, lebih banyak lagi.

“Untuk tingkat provinsi, tercatat 7.226 ormas tidak berbadan hukum hanya ber-SKT,” tegas Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Sedangkan ormas yang tercatat di pemerintah daerah kabupaten dan kota, sebanyak 14.890 ormas. Belasan ribu ormas tersebut, tidak berbadan hukum hanya memegang SKT.

Sementara di Kemenkumham, berjumlah 321.482 organisasi  berbentuk Yayasan dan Perkumpulan.

Sebagaimana diketahui DPR RI melalui sidang paripurna pada Selasa (24/10) lalu, telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang.

Khusus ormas se Gunungkidul belum tergambar secara rinci, karena Kepala Kesbangpol belum berhasil diklarifikasi.

Redaksi 


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE