• Selasa, 16 Januari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

POLISI AWASI DANA DESA, PUBLIK AWASI KINERJA POLISI

POLISI AWASI DANA DESA, PUBLIK AWASI KINERJA POLISI

Infogunungkidul, WONOSARI, Sabtu Legi-Pemerintah menggelindingkan kebijakan baru. Polri diberi kewenangan mengawasi dana desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, kecurigaan, juga prasangka di kalangan masyarakat.

Bukan hal yang mustahil Polisi bermain mata dengan Kepala Desa. Penyimpangan dana desa dilokalisir dalam ruang tahu sama tahu. Transaksi untuk tak diproses hukum pun bisa terjadi.

Mengantisipasi kemungkinan seperti itu sangat penting. Pertanyaan sederhana, publik, di luar BPD, diberi ruang atau  tidak?

Payung hukum ruang terbuka demi transparansi ada di UU Desa No. 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat 4 huruf p. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kewajiban transparansi Kepala Desa makin dipertegas di Pasal 27 huruf d.

"Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran," demikian bunyi pasal 27 huruf d yang dimaksud.

Kembali ke Polisi mangawasi desa, terjadi transparansi atau tidak? Pasal 26 aya 4 huruf p. publik memiliki hak untuk tahu soal proses pengawasan. Hak tersebut diberikan, atau diblokir?

Sepanjang hak publik ditiadakan, kemungkinan kongkalikong antara Polisi dengan Kepala Desa sangat terbuka.

Kongkalikong pernah terjadi di Pamekasan antara Kades Desa Dassok Agus Mulyadi dengan Kajari Pamekasan Rudi Indra yang pada Aguststus 2017 silam di-OTT KPK.

Saya berpendapat, masuknya Polisi ke ranah keuangan desa patut diawasi. Masyarakat tidak boleh lengah.

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy, Pengencangan Wajah, Tiruskan dan Rampingkan Pipi, Wajah, Leher, Menghilangkan Kantung Mata Tanpa Operasi

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE