• Selasa, 16 Januari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

PAK DUKUH PERLU BANYAK BELAJAR

PAK DUKUH PERLU BANYAK BELAJAR

Infogunungkidul, WONOSARI, Senin Paing – Merujuk Surat  nomor 009/PDGJ/11/2017, Anjar Gunantoro, Ketua Paguyuban Dukuh Jonoloka mengajak anggotanya untuk hadir dalam acara penyampaian aspirasi di Bangsal Sewokoprojo 9 November silam. Secara eksplisit ditetapkan 3 (tiga) materi, kemudian membengkak menjadi lima aspirasi. Dalam penyampaian aspirasi Jonoloka sibuk memikirkan diri sendiri. Jonoloka keluar dari kerangka ketugasan dukuh karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.

Tata cara pemberhentian perangkat desa, prosedur penerbitan kartu keluarga (KK), dan kesejahteraan perangkat desa merupakan inti undangan yang dilayangkan Jonoloka.

Di depan Sekda Gunungkidul, Drajad Ruswandono dan Ketua DPRD, Suharno, Jonoloka meminta, Pemkab dalam memberhentikan perangkat tidak bertindak semena-mena.

Prosedur pengurusan KK, Jonoloka menilai terlalu panjang. Paguyuban Dukuh berharap dikembalikan ke sistem awal yang lebih simpel.

Jonoloka juga meminta pendapatan Dukuh disamakan dengan upah minimum kabupaten. Caranya, menurut Jonoloka melalui pemberian tunjangan istri serta anak.

Terkait aspirasi pemberhentian perangkat desa, Jonoloka tidak menyertakan contoh. Pemkab, menurut aturan tidak ada kewenangan memberhentikan dukuh. Bupati hanya berhak memberhentikan Kepala Desa.

Berikutnya, soal usul tambahan penghasilan, Jonoloka dinilai tidak memahami aturan perundangan yang berlaku.

Tunjangan istri dan anak hanya lazim di ranah pegawai negeri sipil. Ketika Dukuh menuntut tunjangan istri dan anak, itu urusan Presiden, bukan ranah  Bupati.

Dua aspirasi tambahan yang diusulkan, menyangkut BPJS serta dana keistimewaan.

Meurut Jonoloka BPJS perangkat desa harus berlaku seumur hidup. Masalah iuran ditanggung Pemkab. Banyak pihak menilai ini usulan gila.

Tentang Danais, Jonoloka menuntut disalurkan lewat desa, menyatu dalam APBDes, tidak seperti yang dilakukan selama ini, langsung dikucurkan ke kelompok.

Lagi-lagi Paguyuban Dukuh Jonoloka dianggap tidak memahami dengan baik soal protap turunnya dana keistimewaan.

Aspirasi Jonoloka secara undang-undang adalah sah. Disayangkan, menjadi tidak elok, karena Jonoloka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, tanpa ada upaya meningkatkan ketrampilan 1.431 anggotanya. Saya menyarankan, Jonoloka harus belajar banyak soal aturan perundangan yang berlaku.

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy, Pengencangan Wajah, Tiruskan dan Rampingkan Pipi, Wajah, Leher, Menghilangkan Kantung Mata Tanpa Operasi

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE