• Senin, 16 Juli 2018
  • LOGIN
NEGERIKU MENGANUT DEMOKRASI GADO-GADO

NEGERIKU MENGANUT DEMOKRASI GADO-GADO

Infogunungkidul, WONOSARI, Jumat Kliwon–Indonesia, mengutip preambul Undang-Unang Dasar 1945, berdasarkan Pancasila. Demokrasi yang diyakini dan dianut pun adalah Demokrasi Pancasila. Dalam keseharian, Negeri ini menjalankan Demokrasi Liberal. Hanya satu propinsi yang secara sadar patuh pada UUD 1945.

Nafas demokrasi asli Indonesia termaktub dalam sila ke empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Substansi demokrasi Pancasila, adalah kebijaksanaan dalam formulasi mufakat. sementara sejak  Indonesia merdeka, ruh permufakatan itu hanya diterapkan setengah-setengah.

Perbedaan pendapat di tingkat legeslatif tidak diselesaikan secara mufakat, melainkan ditempuh melalui pungutan suara. Meski suatu pendapat salah, karena diamini oleh bannyak suara, maka pendapat tersebut dianggap benar.

Tentang Demokrasi Pancasila, Soeharto, Presiden RI ke 2 menyatakan pandangan, sekaligus menerapkannya, bahwa jumlah partai politik di Indonesia tidak perlu banyak.

Pada masa kekuasaannya, partai politik hanya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kala itu Golongan Karya belum disebut sebagai partai politik.

Soeharto juga menyatakan, di Indonesia tidak ada oposisi. Artinya, tidak ada partai yang berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah.

Orde kekuasaan Soeharto rontok, muncul puluhan partai politik baru. Parpol tumbuh seperti cendawan di musim hujan, seperti di pemilu pertama 1955.

Permufakatan, sebagai nafas demokrasi asli Indonesia sulit berkembang. Saat ini, yang menerapkan permufakatan tersebut hanya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakata.

DPRD, juga rakyat setempat bermufakat, Sri Sultan Hamengku Buwono ke 10,  diangkat menjadi Gubernur, tidak perlu melalui proses pemilihan. Efek atas kemufakatan itu, dalam hal proses menentukan Gubernur, masyarakat DIY paling adem ayem.

Banyak orang mengatakan, model DIY membunuh demokrasi. Demokrasi yang mana? Demokrasi liberal itu pasti, tetapi demokrasi Pancasila, DIY lah yang menjalankan secara murni dan konsekuen.

Dari paparan pendek di atas tersimpulkan, Indonesia menerapkan demokrasi gado-gado. Paham liberal dianut, demokrasi Pancasila di sebagian tempat dijalankan.

Tidak salah, manakala Slamet Raharjo dan Butet Kartarajasa dalam acara kocak Sentilan-Sentilun mengklaim, Indonesia adalah negara setengah demokrasi.

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi


SUPPORTED BY :
INFO GUNUNGKIDUL BISNIS
TANAH DIJUAL


● Tanah pekarangan
Luas tanah : 1002 M2
Luas Bangunan (Rumah ) : 1002 m2
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik.
Harga 1,3 jt/m2

● Tanah Pekarangan
Luas tanah : 94 m2, Lebar 7m X13,5 m
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik
Harga 155 jt

TLP/WA : 0813-2747-5010

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE