• Minggu, 22 Juli 2018
  • LOGIN
KEJI: KAUM KOLONIAL MENGGERGAJI UUD 1945

KEJI: KAUM KOLONIAL MENGGERGAJI UUD 1945

Infogunungkidul, WONOSARI, Selasa wage, - Secara historis, penjajah hengkang dari bumi pertiwi 17 Agustus 1945. Kolonialisme sejak saat itu mundur. Tidak disadari nafsu untuk menguasai bumi pertiwi masih menyala-nyala. Keserakahan itu hingga hampir 73 tahun terus merayap dan terstruktur. Cara yang dilakukan sangat halus, tetapi keji. Kaum kolonial menggergaji Undang-Undang Dasar 1945.

Orang luar, sangat tidak suka ketika melihat bangsa Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta juta ini bersatu. Jika bangsa ini bersatu, maka kepentingan mereka terganggu.

Indonesia adalah Jamrut Katulistiwa. Itu julukan negeri tercinta yang diberikan Eduard Douwes Dekker, seorang penulis berkebangsaan Belanda.

Inonesia yang loh atau tuwuh kang sarwo tinandur, sampai kapan pun akan terus diincar oleh kaum kolinial. Oleh sebab itu bangsa-bangsa di luar sana tidak mau Indonesia bersatu.

Politik devide et impera, dengan berbagai cara dilakukan tak kenal henti. Mau kembali melakukan penjajahan seperti abad 19 jelas tidak mungkin.

NKRI harga mati adalah jargon alias semboyan mati, kerna UUD 1945 dengan sangat halus namun keji, telah digergaji habis-habisan.

Efek paling nyata terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Memandang APBD DKI Jakarta 2018, masyarakat terbelah. Elit politik dibikin sibuk berdebat. Semalam (3/12) dipertontonkan di layar kaca dalam dalam agenda ILC Tv One.

Ini efek pilkada langsung yang dalam hal ini merupakan terjemahan dari UUD 1945 yang telah digergaji (diamandemen).

Di pelosok desa paling terpencil pun muncul kejadian serupa. Mayarakat yang tidak lebih dari 50 KK bisa terbelah menjadi beberapa kelompok, hanya karena ada agenda pemilihan ketua RT.

Tahun 2018, negeri ini akan menyelenggarakan 171 pilihan kepala daerah  serentak. Efek politik devide et impera dipastikan bakal sangat terasa.

Mahkamah Konstitusi dipastikan kebanjiran aduan sengketa proses dan sengketa hasil pilkada. Tahun 2018 masyarakat tidak hanya terbelah tetapi tercabik-cabik, menyusul 2019 pileg dan pilpres.

Pada dasarnya amandemen UUD 1945 bukanlah murni gagasan intelektual bangsa. Hal itu tidak lepas dari campur tangan asing.

Motifnya sangat jelas, dengan menerapkan devide et impera, mereka mudah untuk menggulung untaian jamrut katulistiwa yang digambarkan Multatuli alias Danudirdja Setiabudi.  

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi


SUPPORTED BY :
INFO GUNUNGKIDUL BISNIS
TANAH DIJUAL


● Tanah pekarangan
Luas tanah : 1002 M2
Luas Bangunan (Rumah ) : 1002 m2
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik.
Harga 1,3 jt/m2

● Tanah Pekarangan
Luas tanah : 94 m2, Lebar 7m X13,5 m
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik
Harga 155 jt

TLP/WA : 0813-2747-5010

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE