• Minggu, 22 Juli 2018
  • LOGIN
Pendaftar THL Meluap, Ketua DPRD Tuding Pemkab Gagal Siapkan Lapangan Kerja

Pendaftar THL Meluap, Ketua DPRD Tuding Pemkab Gagal Siapkan Lapangan Kerja

Infogunungkidul,  WONOSARI, Sabtu Pahing, - Seleksi penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL), di berbagai Dinas menuai kritik Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno SE. Dari 72 formasi yang tersedia, pendaftar meluap hingga 3000-an peserta. Artinya Pemkab Gunungkidul dinilai gagal menyiapkan lapangan kerja, hingga banyak pencari kerja yang mau menjadi THL dengan gaji kurang manusiawi.

“Itu saja yang daftar melek teknologi, rata-rata harus berijazah S-1 dan harus mengurus berbagai persyaratan rumit semacam Kartu Kuning, SKCK dan lainnya,” katanya.

Dengan banyaknya pendaftar yang mencapai 3000-an, lanjut Suharno, sangat nampak jika Pemkab Gunungkidul gagal menyiapkan lapangan kerja. Padahal, dari sisi penghasilan THL diberi upah harian yang tidak manusiawi. Sebab dalam sehari seorang THL hanya menerima upah Rp 40.000,- dengan masa kerja efektif per bulan hanya 20-an hari kerja, lantaran terpotong libur Sabtu-Minggu dan hari besar.

“Bayangkan tukang batu saja sekarang tidak mau lho diupah Rp 50.000,-/hari. Lha ini THL sebulan bisa dapat satu juta rupiah saja sudah sangat bagus. Masih dibawah UMR Gunungkidul itu,” lanjutnya.

Disisi lain, politikus PDI Perjuangan ini juga mengkritisi setiap THL yang diterima diikat dengan system kontrak tahunan, dengan bermacam kewajiban mengikat, dan setiap tahun harus di evaluasi BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

Dalam klausul kontrak, seorang THL juga tidak diperbolehkan menuntut diangkat menjadi PNS. Disisi lain THL dituntut kinerja maksimal sesuai keahlian di bidang masing-masing. Hal ini membuat THL seperti tenaga outsourcing dari SKPD Pemkab Gunungkidul.

“Ini THL, bukan tenaga kontrak harian lepas atau TKHL. Outsourcing dilarang, namun kenapa Pemkab malah mempraktekkan hal seperti itu ?” tanyanya.

Ironisnya, di Gunungkidul saat ini banyak investor menanamkan modalnya dengan mendirikan bermacam usaha. Sayangnya tenaga kerja yang direkrut para investor tersebut, menurut Suharno, tidak berasal dari warga Gunungkidul. Dan masuknya investasi inipun tidak dilaporkan eksekutif kepada legislative DPRD Gunungkidul.

Tak boleh dilupakan pula, bahwa sejak tahun 2006, terdapat 84 orang yang mengabdi sebagai honorer K-2, yang hanya digaji Rp 300-an ribu per bulan. Dimana sebagian besar K-2 mengabdikan diri sebagai pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa, namun nasibnya terombang-ambing tanpa kepastian diangkat PNS dari pemerintah.

“Sekda segera kami panggil untuk mempertanggung jawabkan. Banyak hal yang belum dilaporkan ke DPRD, dan harus kami minta tanggung jawabnya,” pungkasnya.

Suharno berharap, ada evaluasi menyeluruh dalam proses rekruitmen THL di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Artinya sisi penghasilan THL harus ditingkatkan, hilangkan system kontrak di THL serta evaluasi BKD ditiadakan.

Gaib Wisnu Prasetya_ig


SUPPORTED BY :
INFO GUNUNGKIDUL BISNIS
TANAH DIJUAL


● Tanah pekarangan
Luas tanah : 1002 M2
Luas Bangunan (Rumah ) : 1002 m2
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik.
Harga 1,3 jt/m2

● Tanah Pekarangan
Luas tanah : 94 m2, Lebar 7m X13,5 m
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik
Harga 155 jt

TLP/WA : 0813-2747-5010

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE