• Senin, 10 Desember 2018
  • LOGIN
Pemkab Ngotot Pergunakan Aturan Lama, Ada Apa?

Pemkab Ngotot Pergunakan Aturan Lama, Ada Apa?

Infogunungkidul, NGLIPAR, Rabu Pahing— Ir. Dradjad Ruswandono, MT, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pengisian kepala dinas dan lembaga bersikukuh menggunakan Perbub No. 25 Tahun 2016. Payung hukum itu selayaknya sudah tidak dipergunakan karena bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 20017. Mencurigakan, ada pihak yang diuntungkan terkait dengan pemaksaan penggunaan Perbub No. 25 Tahun 2016.

Slamet, S.P.d MM, angota komisi A DPRD DIY mengatakan hal itu melalui sambungan telepon, Rabu pagi, 17/5/17.

“Mencermati PP No. 11 Tahun 2017, saya mencatat ada tujuh (7) PP yang dibatalakan termasuk PP yang menjadi landasan hukum Perbup No. 11 Tahun 2016,” ujar Slamet di ujung telepon.

Menurut Slamet, karena PP dibatalkan, maka otomatis Perbup yang merupakan derivasi  (turunan) aturan di bawahnya juga batal demi hukum.

Kalau tetap dipaksakan, menurutnya, pengisian delapan (8) kepala dinas di lingkungan Pemkab Gunungkidul, seluruhnya cacat hukum.

“Saya menyarankan, jalankan saja PP No. 11 Tahun 2017, tidak sukar kok. Tidak ada resiko hukum, cuma para pendaftar yang umurnya lebih dari 56 tahun jelas akan gugur,” tandasnya.

Penjelasan Ketua Pansel Ir. Dradjad Ruswandono, dinilai tidak punya landasan hukum yang kuat. Konsultasi ke Pusat, kemudian turun rekomendasi boleh menggunakan aturan lama, itu inkonstitusional.

“Dalam menerapkan atruran, tidak dikenal istilah masa transisi. Menggunakan Perbup No. 25 Tahun 2016, mudah terbaca, bahwa Pansel berusaha melindungi pendaftar yang usianya lebih dari 56 tahun,” pungkasnya. Agung Sedayu


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE