• Kamis, 20 September 2018
  • LOGIN
Langgar Permendagri Kades Bakal Dipanggil Dewan

Langgar Permendagri Kades Bakal Dipanggil Dewan

Foto: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul Hudi Sutamto

 

Infogunungkidul, 

RONGKOP, RABU KLIWON-Kepala Desa Pringombo, Kecamatan Rongkop Suratin dalam waktu dekat bakal dipanggil komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul. Pemanggilan tersebut terkait dugaan Kades melanggar Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

 
Tak hanya Kades Pringombo namun Camat Rongkop, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul juga akan dipanggil lantaran sudah melakukan pembiaran terhadap Kades yang tidak menjalankan aturan Pemerintah.
 
Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Suratin tersebut adalah tidak melakukan pemberhentian tetap terhadap anak buahnya yakni Suprabono Kasi Kesejahteraan (Kesra) Desa Pringombo.
 
Suprabono divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Wonosari selama 3 bulan 15 hari pada Mei 2017 lalu lantaran terjerat kasus perjudian.
 
Dalam Permendagri no 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada BAB III pasal 5 poin 3b berbunyi Perangkat Desa diberhentikan jika dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul Hudi Sutamto merasa gemas melihat ulah Kades serta pembiaran yang dilakukan oleh Camat dan DP3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul.
 
Dalam waktu dekat pihaknya mengaku sudah melaksanakan rapat internal dengan komisi A dan akan melakukan pemanggilan.
"Saya sudah cek ke Desa Pringombo dan sampai saat ini informasinya memang belum diberhentikan, ini jelas pelanggaran,"ujar Hudi dengan nada tinggi, Rabu (21/03).
Menurutnya tidak boleh dilakukan pembiaran. Selain itu menurut Politikus partai PKS tersebut jangan sampai hal ini luput dari perhatian, menurutnya jika tidak segera diselesaikan tak menutup kemungkinan jika permasalahan serupa terjadi di desa-desa lain.
"Aturan itu harus dilaksanakan tidak boleh dilanggar dan tidak ada kompromi," kata Hudi.
(Red)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE