• Kamis, 19 Juli 2018
  • LOGIN
Gugatan Sarmidi ke Pengadilan Akan Berjalan Terus, Tidak Ada Mediasi

Gugatan Sarmidi ke Pengadilan Akan Berjalan Terus, Tidak Ada Mediasi

Suasana sidang gugatan Sarmidi

WONOSARI-Senin Legi-infogunungkidul.com-Sidang mediasi gugatan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarmidi, SE, kepada DPD PAN Gunungkidul di Pengadilan Negeri Wonosari, Senin, (21/05). Berdasar UU Parpol tidak ada mediasi dalam persidangan, sidang akan berjalan terus.

Sidang pertama dengan Hakim Ketua Ketua, Ayun Kristiyanto, SH, MH, anggota, Agung Sulistiyono, SH, dan Melia Nur Pratiwi SH, MH, tersebut berjalant sekitar 45 menit.

Ayun Kristiyono, menjelaskan bahwa tidak ada proses mediasi dalam persidangan, karena perselisihan Parpol diatur berdasarkan UU Parpol No.2 tahun 2011 pasal 32.

"Namun diluar persidangan kalau ada upaya perdamaian dengan mediasi sendiri, silahkan hasilnya disampaikan ke persidangan,
jelas Ayun, Senin, (21/05).

Menurut persi penggugat, lanjut dia, penggugat mempersoalkan 3 hal yang berkaitan perselisihan Partai Politik, pasal 32 ayat 1 yang meliputi antara lain:

(1), Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

(2), Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

(3), keberatan terhadap keputusan Partai Politik).

Dijelaskanya, penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri.

Karena pengangkut anggota partai politik terhadap perkara yang menggunakan batas waktu, imbuh dia, untuk menyelesaikannya harus bergerak cepat.

"Paling tidak dalam satu minggu sidang 2 kali, bisa setiap hari Senin dan Rabu," tawarnya kepada kedua belah pihak.

Namun dia berharap perkara ini bisa diselesaikan diluar pengadilan dengan melakukan mediasi internal partai.

"Saya yakin bisa menyelesaikan sendiri, apalagi PAN orang-orangnya dewasa semua, jadi ke persidangan sudah membawa hasil perdamaian," harapnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, kuasa hukum PAN, Jaya Putra Arsyad, SH, ketika dikonfirmasi menyadari bahwa berdasarkan UU parpol tidak ada mediasi dalam persidangan. Namun, lanjutnya, bukan berarti diluar tidak diperbolehkan mediasi, permasalahan ini tergantung pihak penggugat.

Yang jelas, lanjut dia, pihaknya bersifat pasif, karena pihak tergugat, proses peradilan tetap akan dilayani. Terkait mediasi
sepanjang ada kesempatan antara penggugat dan tergugat, pihaknya tidak akan mempermasalahkan.

"Kita pihak tergugat, kalau mau mediasi kita siap, namun kalau penggunggat tidak ada etikat menyelesaikan dengan musyawarah, kita akan lanjutkan proses peradilan sampai ada putusan pengadilan," pungkasnya.

Sementara itu, juasa hukum Sarmidi, Suradji Notonegoro, SH, hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan clienya.

Yang jelas cliennya (Sarmidi) menggugat DPD PAN Kabupaten Gunungkidul bukan tanpa alasan dan dasar.

"Kalau bicara hukum, melihat dasar PAW Partai PAN bertentangan dengan hukum diatasnya," ujar Suradji.

Menurutnya bertentangan dengan dasar hukum, UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), UU Pemda, PP No. 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD.

(Jok)

MASTER FEDORA:Takjil Gratis, Bulan Puasa Buka 14.00-22.00.WIBJl. Wonosari-Panggang KM 24, Jetis Saptosari Gunungkidul. HP. 087780043215


SUPPORTED BY :
INFO GUNUNGKIDUL BISNIS
TANAH DIJUAL


● Tanah pekarangan
Luas tanah : 1002 M2
Luas Bangunan (Rumah ) : 1002 m2
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik.
Harga 1,3 jt/m2

● Tanah Pekarangan
Luas tanah : 94 m2, Lebar 7m X13,5 m
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik
Harga 155 jt

TLP/WA : 0813-2747-5010

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE