• Minggu, 15 Juli 2018
  • LOGIN
PNS Menerima THR, Perangkat Desa Menggerutu di Media Sosial

PNS Menerima THR, Perangkat Desa Menggerutu di Media Sosial

Ketua Semar Gunungkidul, Bambang Setiawan
(Foto/video: infogunungkidul.com/jk)

WONOSARI-Selasa Wage-infogunungkidul.com – Tahun 2018 Pemerintah menaikan THR PNS merupakan kabar gembira.  Bagi Perangkat Desa berita tersebut adalah sebaliknya. Keluhan atau  protes  kepala desa seluruh Indonesia kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo pun beredar di medsos.                                                    

Mewakili Perangkat Desa  Seluruh Indonesia, demikian awal keluhan yang mempertanyakan THR 2018.
Terima kasih Pak Presiden, kebijakan Bapak menaikan Tunjangan Hari Raya (THR) sangatlah tepat sasaran dan hal tersebut merupakan kegembiraan tersendiri bagi PNS.
Dilihat dari pengabdian mereka, maka pantaslah hal tersebut menjadi pertimbangan Bapak, untuk menaikannya.
Pak Presiden, di sela kebahagian atas kebijakan Bapak, terseliplah duka yang mendalam bagi kami para perangkat desa. Betapa tidak? Jangankan THR, gajih kami jalan di tempat. Itupun harus nunggu 2 bulan sampai 3 bulan.
Berbanding terbalik dengan para PNS  yang hanya beda dengan jabatan. Karena jabatanlah yang membedakan antara kami perangkat desa (Prades) dengan PNS.
Kami bekerja, kami mengabdi, kami juga menjalankan amanah sebagai abdi masyarakat walaupun dengan banyak keterbatasan.
Pak Presiden, tidakkah Bapak memikirkan kami para perangkat desa untuk bagaimana caranya kehidupan kami juga bisa merasakan kesejahteraan sebagai perangkat desa.

Keluhan tersebut anonim alias tanpa nama. Kalimat terakhir, si polan berharap, Presiden Jokowi  mendengar, melihat, dan merasakan keluh kesah perangkat desa.

Menanggapi hal itu, Ketua Paguyuban Semar Gunungkidul, Bambang Setiawan  mengatakan, sebenarnya keluha itu wajar. Hanya kalau bisa ada payung hukum yang jelas.  Perangkat desa bisa diberi THR sesuai kemampuan desa. Fakta menunjukkan, kemampuan masing-masing desa berbeda-beda.

Menurut dia, keluhan itu perlu ditindaklanjuti, karena perangkat desa sama-sama mengabdi, dan bagian dari aparat, meskipun masuk kategori non PNS.

Selama ini memang tidak ada kebijakan pemberian THR dari pemerintah. Bambang Setiawan melalui Semar sedang menyusun draf usulan.

Dalam waktu dekat Semar akan berdialog dengan Bupati Gunungkidul, menyampaikan keluhan para perangkat desa. Ia berharap, kalau PNS menerima THR, perangkat desa, mustinya demikian. (Jk)

MASTER FEDORA: Takjil Gratis, Bulan Puasa Buka 14.00-22.00.WIB. Jl. Wonosari-Panggang KM 24, Jetis Saptosari Gunungkidul. HP. 087780043215


SUPPORTED BY :
INFO GUNUNGKIDUL BISNIS
TANAH DIJUAL


● Tanah pekarangan
Luas tanah : 1002 M2
Luas Bangunan (Rumah ) : 1002 m2
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik.
Harga 1,3 jt/m2

● Tanah Pekarangan
Luas tanah : 94 m2, Lebar 7m X13,5 m
Lokasi : Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan Bantul (masuk dari Jl. Jogja wonosari 30 m, lebar depan 34 m, mobil/ truk masuk, dari Balai Desa Srimulyo 100 m)
Sertifikat Hak Milik
Harga 155 jt

TLP/WA : 0813-2747-5010

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE