• Kamis, 20 September 2018
  • LOGIN
Sederet Aspirasi Kades Akhirnya Direspon Bupati

Sederet Aspirasi Kades Akhirnya Direspon Bupati

Kepala Inspektorat Daerah Gunungkidul: Sujarwo menyampaikan tindak lanjut aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan solidaritas kades se-Gununungkidul
Foto: INFOGUNUNGKIDUL.com/jk

WONOSARI, INFOGUNUNGKIDUL.com, (Rabu Pon)-Sederet aspirasi yang diajukan Solidaritas Kepala Desa se- Gunungkidul beberapa waktu lalu, akhirnya direspon Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos. Penyampaian aspirasi tindak lanjut dari Pemkab Gunungkidul, disampaikan dalam audiensi perwakilan Kades se-Gunungkidul, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, di Ruang Rapat V Sekda Gunungkidul, Rabu (27/06).

Sederetan aspirasi yang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada perwakilan solidaritas kades se-Kabupaten Gunungkidul ada 2 aspirasi penting.

Baca juga: Alumni Pawiyatan Sampaikan Aspirasi Sebagai Bentuk Protes

1.Aspirasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan
2. Aspirasi terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Namun dari masing-masing aspirasi dijabarkan kembali menjadi 13 aspirasi, aspirasi yang 1 ada 3 poin dan aspirasi ke 2 ada 10 poin penting.

Kepala Inspektorat Daerah Gunungkidul, Drs. Sujarwo, M.Si menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan solidaritas kades se-Gunungkidul. Termasuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul termasuk menyampaikan ke Pemerintah Provinsi dan pusat.

Aspirasi 1 terkait kebijakan Pemerintah Provinsi dan pusat perwakilan solidaritas kades mengusulkan:

a. Dana Keistimewaan agar bisa secara optimal digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa.
b. Penyampaian informasi pagu indikatif dana transfer kepada desa jangan sampai terlambat.
c. Kebijakan pengelolaan DD untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tahun anggaran 2018 sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Kemudian Aspirasi yang kedua, terkait dengan kebijakan dari Pemkab Gunungkidul mengusulkan:

Baca juga: THR Perangkat Desa, Tidak Diberikan Melalui Regulasi APBD

a. Penghasilan Tetap kepala desa dan perangkatnya dengan gaji ASN golongan III atau II dan berada diluar ADD/APBDes.
b.Penghargaan purna tugas agar dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul.
c. Anggaran pelaksanaan Pilkades serentak (30 desa) agar dianggarkan dalam APBD.
d.Tunjangan hari tua agar diberikan minimal 12 kali gaji dan adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
e. Kegiatan seremonial pelepasan bagi kades purna tugas, supaya dilaksanakan oleh Pemkab Gunungkidul.
f. Adanya advokasi, pendamping dan bantuan hukum bagi kades dan perangkat desa yang tersandung kasus.
g.Keterlambatan penyusunan Perbup tetang SHBJ.
h. OPD masih memberikan edaran agar memasukan anggaran kegiatan kedalam APBDes.
i. Pagu wilayah kecamatan agar dinaikan dan,
j. Usulan kemudahan perizinan dalam mendukung visi dan misi Gubernur DIY.

Ditempatkan yang sama, Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos, merespon aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan para kades. Karena banyaknya usulan yang disampaikan maka dia meminta untuk direkap. Ia menyadari bahwa kewenangannya tidak hanya Pemkab Gunungkidul saja, namun demikian menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi maupun pusat.

Diakuinya, apabila aspirasi itu menurut aturan diperoleh, tentu aspirasi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti. Namun jika belum ada aturanya atau tidak ada aturan akan ditampung terdulu, untuk dicariakan solusinya.

Seperti yang sudah disampaikan dari Inspektorat, lanjutnya, ia minta kepada semua SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti.

Selain itu, Badingah meminta kepada para kades untuk menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, seperti Sekda, Asisten, Staf Ahli dan OPD terkait, sehingga permasalahan tidak menumpuk seperti saat ini. Menurutnya semua permasalahan bisa diselesaikan, pembangunan bisa berjalan dengan baik sesuai aturan. (Jk)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE