• Kamis, 15 November 2018
  • LOGIN
BPS Tidak Menghitung Aset Masyarakat Gunungkidul Dianggap Miskin

BPS Tidak Menghitung Aset Masyarakat Gunungkidul Dianggap Miskin

Sri Sultan HB X memberikan sambutan dalam syawalan yang diadakan di BSP (Foto: INFOGUNUNGKIDUL.com/jk

WONOSARI, INFOGUNUNGKIDUL.com, (Kamis Wage)-Masyarakat Gunungkidul sebagian masih dianggap miskin. Alasannya, ketika survey Badan Pusat Statistik (BPS), tidak menghitung aset. Sedangkan aset masyarakat Gunungkidul rata-rata banyak yang berupa tanaman kayu jati.

Hal di atas disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada kesempatan syawalan yang dipusatkan di Bangsal Sewoko Projo, Kamis (28/06). Raja Jogja ini merasa senang karena Gunungkidul semakin tumbuh dan berkembang termasuk reboisasinya. 

Baca juga: Hari ini Syawalan di BSP Sri Sultan HB X Disambut Pemkab Gunungkidul

Kalau berbicara orang miskin, sambungnya, saya punya harapan bagaimana Kabupaten Gunungkidul ini punya koordinasi yang lebih baik dengan tingkat 1 (Propinsi). APBD yang sudah teraplikasikan ke semua sektor lewat dinas maupun badan mungkin bisa lebih cermat dalam mensinergikan. Kebijakan-kebijakan terbaru, untuk mengurangi orang miskin bagi pemerintah pusat sebenarnya semakin sulit.

BPS tidak melihat seseorang itu punya aset atau tidak. Masyarakat Gunungkidul tidak punya aset kalau berbicara deposito di Bank, tapi sebagian besar aset itu di tanaman jati.

Kalau butuh baru ditebang. Fakta di Dinas kehutanan, menebang kayu jati maksimal 100 m3 harus berijin. Jadi secara logika, jati-jati milik warga Gunungkidul yang ditebang tidak sampai 100 m3 . Sebenarnya, tanpa harus menebang pohon jatipun mampu untuk membiayai keluarganya.

Karena BPS itu tidak mendata aset, maka warga yang dianggap miskin walaupun di kebonya ada pohon jati jumlahnya ratusan pohon, tetap saja dianggap miskin.

Terkait masalah konsumsi di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak menghabiskan Rp 400.000,00 juga dinyatakan miskin. "Kalau berlibur dan makan diluar rumah, opo-opo dituku," kelakar Sultan Jogja.

Akibatnya, walaupun diberi bantuan besar, ketika pengeluaranya kecil, tetap saja dinyatakan warga miskin. “Kita mau mengangkat warga miskin untuk tidak menjadi miskin itu sulit,” jelas Sultan

Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan menjadi pilihan utama. Tidak bisa lagi bantuan dengan uang tunai.

Mulai tahun 2018, pihaknya membuat pilot projek di 10 desa se DIY, masing kabupaten dan kota mendapatkan jatah 2 desa menjadi sasaran pilot projek, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Di awal sambutanya dalam syawalan, Gubernur meminta maaf kepada masyarakat Gunungkidul, jika selama memberikan pelayanan kurang sesuai dengan yang diharapkan. 

"Mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," pungkasnya.

Video: INFOGUNUNGKIDUL.com

Diakhir acara, ribuan peserta dari berbagai organisasi, jajaran OPD, Forkominda, tokoh masyarakat sampai kepala desa, serta kepala dusun mengantri bersalaman dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Yogjakarta. (Jk)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE