• Minggu, 23 September 2018
  • LOGIN
REFLY HARUN: PANCASILA DIBAJAK OLEH NEGARA

REFLY HARUN: PANCASILA DIBAJAK OLEH NEGARA

(Foto: Klikapa.com)

JAKARTA, INFOGUNUNGKIDUL.com, (Jumat Kliwon)-Refly Harun, ahli hukum tatanegara menyatakan, sejak republik ini berdiri, Pancasila sebagai ideologi bangsa dibajak oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dirubah empat kali belum mewarnai peradaban politik di negeri ini. Implisit, Pacasila juga belum menjadi jiwa bangsa.

Refly Harun menyebut, NKRI memiliki lima masa pengalaman berdemokrasi. Tahap awal 1945-1949; tahap kedua 1949-1959; tahap ketiga 1959-1965; tahap keempat 1966-1998, tahap kelima 1998-2018.

Periode1945-1949, menurutnya bangsa Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak sempat membahas soal ideologi negara.

Ilmu dan teori politik mengajarkan, demokrasi liberal berlaku pada tahap 1949-1959. Masa kedua ini tidak cocok untuk disebut sebagai protype demokrasi Pancasila.

Tahun 1959-1966, di tangan Presiden Sukarno, negeri ini dicengkeram oleh demokrasi terpimpin. Pemerintahan otoriter begitu kental, sehingga melahirkan pemerintahan baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Lima tahun pertama periode keempat 1966-1998, menurutnya iklim demokrasi relatif nyaman. Setelah itu, demikian menurut Refli Harun, demokrasi Pancasila digunakan Soeharto untuk menggebuk ekstrim kiri dan ekstrim kanan.

Periode terpanjang dalam berdemokrasi yakni selama 20 tahun terjadi 1998-2014, demikian kata dia, tidak pula mewakili gagasan demokrasi Pacasila. Meski Pemerintahan Jokowi mendirikan lembaga khusus yang diberi label BPIP, semacam BP7 pada era Soeharto.

Secara tidak langsung Refly Harun berpendapat, selama 73 tahun Pancasila dimanfaatkan (dibajak) Negara untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan, jauh dari implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada forum diskusi yang diselenggarakan Pepabri, dia meminta agar ditunjukkan, pada masa yang mana, Pancasila diterapkan secara keadaban dalam kehidupan politik di Indonesia.

BPIP besutan Presiden Jokowi inputnya jelas, tetapi outputnya tidak kongkrit. Hal ini dia kemukakan dalam acara ILC, Selasa (26/06).

(Bambang Wahyu Widayadi)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE