• Selasa, 18 September 2018
  • LOGIN
Mayjen TNI (purn) Hendardji: Kematian Wartawan Merupakan Pelanggaran HAM Berat, tidak bisa Ditolerir

Mayjen TNI (purn) Hendardji: Kematian Wartawan Merupakan Pelanggaran HAM Berat, tidak bisa Ditolerir

Mayor Jenderal TNI (Pur) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH (Fot0: ist)
 

Kasus M. Yusuf jadi pelajaran semua pihak, baik Dewan Pers, Polisi maupun wartawan. ” Dan hukum harus ditegakan kendati langit pun bakal runtuh"

 

JAKARTA, INFOGUNUNGKIDUL.com, (Kamis Pon) -Pernyataan atas meninggalnya wartawan Muhamad Yusuf (42) di Kotabaru, Kalimantan Selatan mendapat tanggapan serius dari seorang mantan Aspam Kasad serta Dan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI (Pur) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH yang sedang berada di Yordania. Kematian Wartawan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat, tidak bisa ditolerir.

Dikutip dari www.sinarpagibaru.id Kamis, (12/07) Hendardji mempertanyakan posisi Dewan Pers.

"Kenapa Dewan Pers tidak marah, tidak meminta pertanggungjawaban polisi atas tewasnya wartawan yang mereka rekomendasikan menggunakan hukum di luar pers, saya heran," tanya Hendardji, lewat sambungan telepon seluler dari Yordania.

Hendardji pun menilai bahwa peristiwa kematian M. Yusuf di tahanan merupakan pelanggaran HAM berat, tidak bisa ditolerir. Lebih-lebih, kasus yang ditulis menyangkut kepentingan warga yang merasa haknya dirampas oleh perusahaan yang membuka lahan perkebunan sawit.

Menurut dia, meskipun almarhum “bersalah” secara Kode Etik Jurnalistik di mata Dewan Pers, namun informasi yang disampaikan adanya persoalan perusahaan tersebut dengan para warga, harus juga ditelisik, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Tapi, dengan kematian beliau, maka fakta- fakta adanya perseteruan warga dengan perusahaan tersebut tidak terungkap,” jelasnya,

Mantan Ketum PB Forki ini menambahkan, kasus wartawan MY seyogianya ditangani secara fair play. Jangan sampai hanya kesalahan etika jurnalistik, mengaburkan fakta-fakta yang disampaikan oleh wartawan dalam melakukan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Dia juga minta, kasus perusahaan dengan warga harus ditelusuri sejauh mana kebenarannya, polisi bisa menggali informasi dari mendiang M. Yusuf seperti yang pernah disampaikan lewat karya jurnalistiknya.

Hendardji juga mengaku heran inisiatif mengusut tuntas kasus M. Yusuf justru datang dari organisasi pers, seperti melakukan aksi pada hari Rabu, (04/07).

Sementara Dewan Pers adem ayem, tidak ngotot memperkarakan kematian wartawan yang mereka rekomendasikan lewat pendekatan hukum di luar pers.

“Harusnya mereka juga meminta pertanggungjawaban polisi, kok wartawan sampai tewas,” terangnya.

Sebab menurut dia, Dewan Pers sebagai bagian dari insitusi pers, jangan hanya melihat hitam putihnya etika jurnalistik, seperti uji informasi, tidak berimbang, tendesius dan sebagainya, tetapi lihat juga fakta keseluruhan.

"Wartawan gila bila menulis berita tanpa fakta. Itu elemen dasar yang diketahui semua wartawan,” jelasnya gemas.

Dia berharap, kasus M. Yusuf jadi pelajaran semua pihak, baik Dewan Pers, Polisi maupun wartawan. ” Dan hukum harus ditegakan kendati langit pun bakal runtuh,” jelas Ketua Dewan Pembina Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) ini.

Selain itu, adik kandung mantan Jakgung Hendarman Soepandji ini juga berharap, jika ada oknum yang bermain atau mengambil keuntungan dari kasus ini harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Pengusutan harus dimulai dari TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Termasuk visum untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya”, pungkas Hendardji yang juga Ketum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN). (jk/red)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE