• Minggu, 21 Januari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

Pemberhentian dan Pengangkatan Kades Dadapayu Cacat Hukum

Pemberhentian dan Pengangkatan Kades Dadapayu Cacat Hukum

Infogunungkidul, Rabu Pahing, - Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 82 tanggal 5 Januari 2016. Pemberhentian Rukamto dan pengangkatan Sudiyono selaku Kades dan Pj Kades Dadapayu Kecamatan Semanu tidak berdasarkan Permendagri termaksud.

 

Mencermati Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pj. Pejabat Sementara Kades Dadapayu, karena SK Pemberhentian Rukamto sampai saat ini tidak diketahui ada dimana, secara materiil dasar hukumnya kurang lengkap.

Bupati telah mengeluarkan SK No. 141/09/Pj./KPTS/2017 untuk Sudiyono selaku Pj. Kades Dadapayu. Konsideran SK tersebut mempertimbangkan tiga hal, mengingat 4 hal. Pada bagian mengingat tidak mencantumkan Permendagri No. 82 tanggal 5 Januari 2016.

Sementara  Permandagri itu mengatur secara teknis pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Prosedur Tetap (protap) pemberhebtian dan pengangkatan harus runtut dan dilalui. Kepala Desa yang diberhentikan mesti menyerahkan memori serah terima jabatan. Hal ini tidak boleh ditiadakan.

Sementara itu, memori serah terima jabatan itu diatur secara rinci di Pasal 5 ayat (4), yang di dalamnya memuat tujuh item dari a hingga g.

Ihwal pemberhentian Rukamto Kades Dadapayu serta pengangkatan Sudiyono selaku Pj. Kades Dadapayu, Kecamatan Semanu meninggalkan Permendagri No. 82 Tahun 2016. Saya berkesimpulan proses tersebut cacat hukum.

Konsep yang patut didalami, bahwa Permendagri No. 82 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

Seburuk apa pun jejak rekam Kepala Desa yang diberhentikan harus diperlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Penulis: Bambang Wahyu Widayadi

Tulisan di atas adalah opini. Oleh sebab itu penanggungjawab isi keseluruhan bukan pada Redaksi, melainkan pada penulis.

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy, Pengencangan Wajah, Tiruskan dan Rampingkan Pipi, Wajah, Leher, Menghilangkan Kantung Mata Tanpa Operasi

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE