• Jumat, 19 Januari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

Hanafi Rais : UU Ormas antara Ancaman Radikalisme dan Alat Represi

Hanafi Rais : UU Ormas antara Ancaman Radikalisme dan Alat Represi

Infogunungkidul, KARANGMOJO, Minggu Legi--DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi UU. Kini Perppu tersebut telah resmi menjadi UU menggantikan UU 17/2013. Anggota Komisi A DPR RI yang membidangi pemerintahan, H Ahmad Hanafi Rais, S.IP, M.P.P menegaskan sebenarnya UU 17/2013 yang masih seumur jagung masih sangat relevan dan memenuhi keadilan hukum.

Maka Fraksi PAN DPR RI menolak disahkannya Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU Ormas yang baru. Namun demikian, saat voting kalah sehingga UU Ormas yang baru itu terwujud.

“Kalau ada ormas yang dianggap membahayakan NKRI, maka secara sepihak pemerintah bisa membubarkan ormas tersebut. Kita meyakini mestinya sebelum dicabut izinnya, bawa dulu ke pengadilan supaya hakim yang menentukan,” terangnya.

Saat menjadi panelis dalam diskusi politik di Balai Desa Karangmojo, putra sulung Amien Rais inipun menilai UU Ormas yang baru berpotensi mengancam masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. 

"Tidak hanya bagi ormas-ormas yang dianggap ‘fundamentalis’ atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, legislasi tersebut berpotensi menjadi alat represi pemerintah untuk membungkam gerakan masyarakat sipil di Indonesia," ujarnya.

Menurut Hanafi, undang-undang baru tersebut juga berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sebab, pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap menodai agama secara sepihak dengan hukuman pidana. Padahal, Hanafi mencontohkan, selagi urusan rumah tangga saja jika sampai ke pengadilan ada mekanisme hak jawab dari masing-masing yang bersengketa. Tidak bisa serta merta diputus bersalah hanya dari satu pihak, yakni pemerintah saja.

Apalagi, seseorang dapat dipidana hanya karena menjadi anggota kelompok yang dilarang pemerintah. Diapun mengkritik kewenangan pemerintah dalam membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses pengadilan.

Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk kesewenangan-wenangan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional.

Hal ini menjadi ancaman baru bagi gerakan masyarakat sipil yang saat ini sedang aktif mengkritik pemerintah dalam berbagai bidang termasuk penegakan HAM.

Jangan sampai produk legislasi ini digunakan semena-mena untuk membubarkan dan mempidana mereka yang kritis terhadap pemerintah. 

Gaib Wisnu Prasetya

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy, Pengencangan Wajah, Tiruskan dan Rampingkan Pipi, Wajah, Leher, Menghilangkan Kantung Mata Tanpa Operasi

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE