• Kamis, 18 Januari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

UU Ormas Lama Belum Komprehensif, Dipandang Perlu Peraturan Pengganti UU

UU Ormas Lama Belum Komprehensif, Dipandang Perlu Peraturan Pengganti UU

Infogunungkidul, WONOSARI, Rabu Pahing, - Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif. Masih dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013.

Secara teknis diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 57 tahun 2017, tentang pendaftaran dan sistem informasi.
 
Dalam Permendagri pasal 2 ayat 1 a dan b, mengatakan bahwa Ormas bisa berbadan hukum, dan tidak berbadan hukum.

Hal tersebut diterangkan Arkham Mashudi, S. STP, Kabid Poldagri dan Ormas, Badan Kesbangpol, Kabupaten Gunungkidul, di ruang kerjanya Rabu, (13/12).

Dikatakannya, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, legalitasnya harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. 
 
"jadi daerah tidak bisa mengeluarkan surat keterangan bagi ormas yang tidak berbadan hukum," jelasnya.
 
Namun demikian lanjut Arkham, pengajuan SKT bisa lewat daerah dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul.

"Setelah syaratnya lengkap, akan kita proses kemudian diajukan ke Kemendagri," terangnya.
 
Sedangkan Ormas yang berbadan hukum minta legalitasnya di Kementerian Hukum dan Ham RI. Diakuinya, ormas yang berbadan hukum itu diluar ranah pemerintah daerah, karena pendaftaranya lewat online. 

"Kalau sudah berbadan hukum, ormas tersebut cukup memberi tahu ke Kesbangpol," lanjutnya.
Bagi ormas yang baru ada akta notarisnya saja tetapi belum ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Ham itu belum berbadan hukum. Notaris  hanya mencatat AD/ART ormas tersebut, artinya baru mengakui keberadaan ormas, tetapi legalitas secara hukum belum ada.
 
Ia juga menjelaskan syarat-syarat mengurus legalitas ormas, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, antara lain:

1. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh notaris.
2. AD/ART Ormas.
3. Kepengurusan dan Sekretariat.
4. NPWP dan Surat Keterangan domisili.
5. Program kegiatan ormas.

Reporter: W. Joko Narendro_ig
 

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy, Pengencangan Wajah, Tiruskan dan Rampingkan Pipi, Wajah, Leher, Menghilangkan Kantung Mata Tanpa Operasi

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE