JAKARTA, Selasa Wage–Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, menilai, peran Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideo" /> -->
  • Sabtu, 17 Februari 2018
  • LOGIN
  • Berlangganan Berita Terbaru invite BBM DCA2ADE9/ DD30B86C/ WA. 081904213283. Infogunungkidul, menerima tulisan/ berita opini dari pembaca sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik, tidak mengandung unsur sentimen SARA dan Provokatif terhadap kelompok tertentu. Kirimkan opini ke email: redaksi@infogunungkidul.com - "HYPNO THERAPY" Mengobati berbagai macam penyakit. Buka praktek hari: Rabu & Sabtu Jam: 08.00-16.00 Alamat praktek: Jl. Kyai Legi Kepek Wonosari Gunungkidul. Konsultasi & Pendaftaran hub. Lucy 08997722517.

Direktur 98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

Direktur 98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

Infogunungkidul, 

JAKARTA, Selasa Wage–Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, menilai, peran Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP selama ini kurang maksimal.

Sekitar lima bulan Yudi Latief ditunjuk sebagai Kepala UKP PIP oleh Presiden  Joko Widodo (Jokowi) namun hasil kerjanya belum dirasakan oleh masyarakat.

 

Sayed mencontohkan, kejadian Rabu, (7/2) seorang Biksu dan umatnya dilarang beribadah di dalam rumahnya sendiri oleh warga di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten.

 

Minggu (11/2) t terjadi penyerangan oleh orang yang menggunakan pedang kedalam Gereja St Lidwina yang terletek di Dukuh Jambon, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

"Ini tamparan keras  bagi UKP PIP," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Senin (12/2).

Tidak hanya UKP Pancasila kata Sayed, peran Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan Menkopolhukam juga harus maksimal dalam mendeteksi tindakan intoleransi.

"Semua komponen harus saling bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa," ujar aktifis mahasiswa '98 ini.

Pak Cik sapaan akrabnya menambahkan, peran UKP Pancasila sangat dibutuhkan. Sering terjadi distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka agama dan pemuka masyarakat yang kadang - kadang tidak sejalan.

"UKP Pancasila harus turun tangan memberikan pemahaman kepada masyarakat, awak media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan," tegas Pak Cik.

Konstitusi negara memang menjamin kebebasan beragama akan tetapi tidak didukung kinerja pembantu Presiden yang cenderung main nyaman.

 

Sehingga lanjutnya, konflik-konflik yang terjadi seakan menjadi alat kapitalisasi posisi tawar. Apalagi setiap konflik selalu terkait dengan operasional cost yang dikeluarkan.

 

Tanggal 8 dan 10 Februari 2018 lalu telah diadakan Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan oleh kantor utusan khusus Presiden. Pertanyaannya, pemuka-pemuka masyarakat ini mengakar atau tidak?

Dialog sering dilakukan tetapi cuma sampai di tingkat permukaan.

“Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta), patut menjadi prioritas," ujarnya.

Tanto.

INFO BISNIS

1. AHASS 693 WONOSARI HONDA SERVICE

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari Telp. (0274) 392266, HP. 087838272255

Melayani : Servis Gratis, Servis Ringan, Servis Berat, Press Porok, Press Body, Penjualan Spare Part Lengkap, Pemesanan Sparepart, Booking Servis dan Layanan Servis Antar Jemput. PROMO JANUARI !!! Service lengkap berhadiah Plas Chamois/Discount 15% Syarat ketentuan berlaku (Selama persediaan masih ada)

2. ESTETHIC SALON & BODY SPA

Jln. KH Agus Salim 113 Ledoksari Wonosari HP.081802711531, WA.081227706969

Melayani : Perawatan Rambut, Perawatan Badan (Free Totok Wajah) Khusus Wanita, Perawatan Wajah (Standar Skincare Tarif Pelajar),Konsultasi Kulit dan Healthy. Perawatan Ulterapy : Mengencangkan wajah, tiruskan pipi, menghilangkan kantong mata tanpa operasi. Tersedia healthy juice untuk penyumbatan penyempitan pembuluh jantung, asam urat, normalkan tensi, gula darah, turunkan kolesterol dan gagal ginjal.

BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE