• Senin, 10 Desember 2018
  • LOGIN
Temukan Indikasi Penyimpangan PTSL Warga Lapor Polisi

Temukan Indikasi Penyimpangan PTSL Warga Lapor Polisi

SAPTOSARI infogunungkidul.com - Warga menilai adanya indikasi penyimpangan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Desa Monggol Kecamatan Saptosari tahun 2017. Atas dugaan penyimpangan tersebut, sejumlah warga melaporkan Kepala Seksi Pembangunan (Kasi Pem) Ari, beserta Kepala Desa (Kades) Monggol Lasiyo, ke Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Gunungkidul.

Warga kecewa karena tidak adanya transparansi dalam penentuan biaya pengurusan sertifikat. Salah satu contoh, dalam kwitansi yang diterima warga pemohon sertifikat tanah tertulis Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun faktanya warga dimintai biaya secara bertahap oleh Pemdes Monggol hingga besarannya mencapai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

Wasino salah satu peserta program PTSL Desa Monggol menjelaskan, ketika awal pengajuan sertifikat tanah, dirinya diminta biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh Pemdes Monggol melalui Dukuh, beberapa waktu kemudian, dirinya di tarik biaya lagi hingga jumlahnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

"Sampai saat ini sertifikatnya juga belum kami terima, padahal sudah hampir 1 tahun lebih," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Lasio warga Bacak, Desa Monggol. Dirinya mendaftar PTSL 2017 silam. Besaran biaya yang telah ia bayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun hingga kini sertifikat tanah yang dia harapkan tidak ada kabarnya.

Beberapa waktu lalu, lanjut Lasio, petugas Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Gunungkidul telah meminta keterangan kepada sejumlah korban termasuk dirinya. Dia berharap, penyimpangan program PTSL Desa Monggol agar dijadikan pembelajaran bahwa masyarakat tidak bisa lagi dibodohi oleh Perangkat Desa.

"Sebagai wong cilik kita menuntut transparansi pemerintah desa, serta hak kita secepatnya dikembalikan, " jelasnya.

Ketika dikonfirmasi awak media Kades Monggol Lasiyo, mengakui adanya laporan warga terkait program PTSL 2017 Desa Monggol, ke Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Gunungkidul. Menurutnya hal tersebut wajar, sebagai bentuk rasa tidak puas atas pelayanan Pemdes.

"Itu hak warga, silahkan bila merasa tidak puas melapor," ungkapnya.

Namun demikian Lasiyo enggan membeberkan secara rinci terkait persoalan yang dihadapi, menurutnya tupoksi ada pada Kasipem. mengenai ada tidaknya unsur pelanggaran, dia menyerahkan persoalan tersebut kepada Penyidik Tipikor. (Ag-ig)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE