Surat Ketua Dewan Pers Menambah Tajam Konflik Pers di Indonesia
  • Senin, 20 Agustus 2018
  • LOGIN
Surat Ketua Dewan Pers Menambah Tajam Konflik Pers di Indonesia

Surat Ketua Dewan Pers Menambah Tajam Konflik Pers di Indonesia

Foto: Hance Mandagi - (ist)

 

JAKARTA - INFOGUNUNGKIDUL.com

MINGGU KLIWON-Surat yang dibuat Ketua Dewan Pers ditujukan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Organisasi Pers yang dikenalnya, mempertajam konflik Pers di Indonesia. Organisasi yang tidak dikenalnya dianggap abal-abal. surat itu bukti betapa buruknya perlakuan Dewan Pers terhadap insan Pers di Indonesia.

 

Dikutip dari www.sinarpagibaru.id Sabtu, (28/07) bahwa Dewan Pers melalui Ketuanya Yosep Stenley Adi Prastyo membalas gerakan-gerakan organisasi pers dengan tantangan. Secara terbuka dan terang-terangan Yosep menyebut jelas nama-nama organisasi pers dengan sebutan abal-abal.

Alasan dalam surat yang dibuatnya tanggal 26 Juli 2018 adalah karena Ketua Dewan Pers tidak mengenal organisasi itu dan dianggap penunggang gelap dalam menyikapi peristiwa meninggalnya wartawan Muhamad Yusuf di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Surat dari Ketua Dewan Pers itu ditujukan kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Seperti ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, dan terakhir kepada Para Pemimpin Perusahaan.

Kemudian yang dianggap Organisasi Pers yang disebut tidak dikenalnya antara lain PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO), Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK), dan lain-lain.

Sedangkan tembusan surat itu dialamatkan kepada Organisasi Pers yang dikenalnya seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Siaran Radio Swasta Nasional Indonesia (PSRSNI), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), dan terakhir Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hance Mandagi menanggapi surat Dewan Pers itu, justru Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, melalui surat yang telah dibuatnya menunjukan bukti betapa buruknya perlakuan Dewan Pers terhadap insan Pers di Indonesia.

Serikat Pers Republik Indonesia, lanjutnya, berdiri sejak tahun 1999 di Jakarta dan terdaftar resmi di Dirjen Kesbangpol Kemendagri, dan memiliki akta notaris yang berbadan hukum yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi aksi protes dan gugatan terhadap Dewan Pers yang kami lakukan tidak mengatasnamakan organisasi pers karena kami memang sah secara hukum adalah benar organisasi pers,” tegasnya dalam press releasenya, Sabtu (28/07) di Jakarta.

Dewan Pers telah dengan sah menyebarkan tuduhan dan ujaran bahwa pasca berlakunya UU Pers, orang (warga masyarakat) seperti berlomba membuat media tanpa mengurus badan hukum. Padahal, rakyat yang memiliki hak dan kedaulatan untuk berusaha di bidang pers dituduh secara membabi-buta oleh Dewan Pers, seolah-olah tidak taat aturan dan sembarangan mendirikan media tanpa badan hukum.

"Tuduhan itu seharusnya memiliki basis data yang akurat, berapa jumlah pelangaran pendirian media seperti yang dituduhkan," tanyanya.

DPP SPRI dengan ini juga mengingatkan kepada Dewan Pers, bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers secara jelas berbunyi : “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Jadi UU ini secara jelas dan terang benderang menjamin kepada setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun termasuk Dewan Pers. (Jk/ig)

 


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE