• Kamis, 15 November 2018
  • LOGIN
Panitia Pilkades Siraman Mengaku Langgar Tatib

Panitia Pilkades Siraman Mengaku Langgar Tatib

Tunggono Ketua Panitia Pilkades Desa Siraman-(dok.ig)

WONOSARI - INFOGUNUNGKIDUL.com 

KAMIS PAHING-Polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), (13/10) silam di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari diakui oleh Panitia. Tunggono Ketua Panitia Pilkades Siraman menyatakan, warga yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) diijinkan melakukan pencoblosan, Ia juga mengakui bahwa hal tersebut melanggar Tata Tertib (Tatib).

Berita terkait:

Ditemui INFOGUNUNGKIDUL.com di kediamannya Padukuhan Siraman 2, Desa Siraman Tunggono menjelaskan, langkah yang dia ambil untuk memberikan ijin kepada warga yang tidak masuk DPT berdasar kebijakan pribadi.

Hal tersebut diakui melanggar Tatib, namun semua yang dia lakukan untuk menciptakan suasana kondusif, lancar, dan tertib jalannya proses pencoblosan waktu itu.

"Saya mengambil kebijakan tersebut untuk menciptakan suasana kondusif, apa jadinya pada saat itu bila yang bersangkutan tidak kita beri ijin mencoblos pasti akan terjadi protes dan saya khawatir memicu keributan dan lain-lain," jelasnya, (06/11).

Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Pilkades Siraman-(dok.ig)

Lebih lanjut dia menyampaikan, warga tersebut sebenarnya saat entry data Daftar Pemilih Sementara (DPS) namanya masuk, karena memang yang bersangkutan warga asli Desa Siraman.

Persoalan muncul saat DPT jadi, 2 nama warga tersebut justru tidak masuk. Terkait hal ini, Tunggono menyatakan, hal tersebut memang kekhilafan dari Panitia. Sebagai ketua Panitia dirinya tidak berani menghilangkan hak dari seseorang.

Baca juga:

Menurutnya, adanya Tatib yang tidak memperbolehkan warga mencoblos apabila tidak masuk DPT sangat berpotensi kericuhan di lapangan, sebagai contoh kejadian yang ada di Desa Siraman saat ini.

"Kita justru berharap dengan adanya kejadian ini nantinya akan ada revisi terkait Tatib. Benar Tatib tersebut turunan dari Perbup dan Kemendagri, namun bila menghilangkan hak seseorang kan harus ada putusan pengadilan secara sah," ungkapnya.

Atas protes yang dilayangkan salah satu peserta Calon Kepala Desa (Cakades) Desa Siraman, Tunggono telah berkonsultasi kepada pihak Kecamatan Wonosari maupun Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D).

Red.


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE