• Senin, 10 Desember 2018
  • LOGIN
Polemik Kades Siraman Nampaknya akan Berlanjut

Polemik Kades Siraman Nampaknya akan Berlanjut

Sudjoko Kepala DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul

WONOSARI - INFOGUNUNGKIDUL.com 

SELASA LEGI-Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Sabtu (13/10) silam nampaknya masih akan berlanjut. Walaupun 30 Kades sudah dilantik Bupati Gunungkidul termasuk Kades Siraman, namun pihak pengadu akan membawa kasus ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga:

Mediasi yang dilakukan, Rabu (21/11) di Ruang Rapat Bhakti Praja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D) belum bisa diterima oleh Santi Supraptiwi, A.Md. Kep., sebagai pengadu.

"Rencananya kami tetap akan lanjutkan ke PTUN, bulan Desember ini jika memungkinkan langsung kami daftarkan," ujarnya Selasa (27/11).

Menurut dia, dari hasil konsultasi yang pernah ia lakukan, tenggang waktu pengaduan ke PTUN bisa dilaksanakan maximal 90 hari setelah pelantikan Kepala Desa.

Dirinya beralasan akan dibawanya kasus ini ke PTUN lantaran belum mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya tetang jawaban atas aduanya.

"Aduan saya sampaikan ke Pak Sudjoko dengan harapan akan menyikapi secara regulasi yang ada, namun ternyata tidak," ungkapnya kecewa.

Selain itu, dia ingin menegakan aturan yang ada, sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi aturan. Dia menambahkan, menjadi tidak masuk akal ketika terjadi pelanggaran Pemkab tidak punya regulasi apa yang seharusnya dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran.

"Pegawai DP3AKBPM&D bagian pemdes, mengatakan, tidak ada pasal rujukan terkait dengan aduan saya, bagaimana mungkin bisa terjadi, aturan dibuat namun manakala aturan tersebut ditabrak tidak ada sangsi atau mekanisme penyelesaian?," tanyanya.

Sementara itu Sudjoko Kepala DP3AKBPM&D usai pelantikan Kades pada Senin (26/11) menjelaskan, terkait aduan dari Santi Supraptiwi sudah diklarifikasi dengan mediasi kedua belah pihak antara pengadu dengan Panitia Pilkades Desa Siraman.

Sudjoko menambahkan, pada saat dilakukan mediasi, panitia mengakui ada kesalahan yang dilakukan pada saat pencoblosan Kepala Desa Siraman.

"Namun saya sudah menyarankan kepada Ibu Santi, untuk tidak mempermasalahkan lagi demi untuk kepentingan yang lebih besar kedepanya," ungkapnya.

Baca juga:

Pihaknya sebagai Kepala Dinas menjembatani perselisihan, antara kedua belah pihak, tidak ada kepentingan apapun. Supaya legowo tidak meneruskan kasus ini.

"Tetapi kalau saran saya tidak diterima, akan melanjutkan ke ranah PTUN, ya silahkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, polemik Pilkades Desa Siraman terungkap ketika Panitia pelaksana Pilkades melanggar Tata Tertib (Tatib) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014. Kecerobohan dan sikap tidak profesional yang dilakukan oleh panitia memberikan ijin mencoblos kepada warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(Joko)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE