• Senin, 10 Desember 2018
  • LOGIN
Terkait Dugaan ASN Pimpin Demo di Desa Balong, SKDG Berencana Audensi ke Kejati

Terkait Dugaan ASN Pimpin Demo di Desa Balong, SKDG Berencana Audensi ke Kejati

Rapat koordinasi SKDG membahas pelaksanaan audensi ke Kejati

PLAYEN - INFOGUNUNGKIDUL.com 

JUMAT WAGE-Diduga keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam demonstrasi di Desa Balong, Kecamatan Girisubo beberapa waktu lalu membuat berang Solidaritas Kepala Desa Gunungkidul (SKDG). SKDG berencana akan menggelar audensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta dalam waktu dekat.

Baca juga:

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua SKDG Sutiyono. Dia menyayangkan oknum ASN penegak hukum seharusnya tunduk dan taat pada prosedur peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya memberi contoh yang tidak terpuji pada masyarakat awam terhadap hukum.

"Hari Rabu, 28 November 2018 kemarin, Solidaritas Kades Gunungkidul mengadakan rapat koordinasi tentang oknum ASN memimpin demo di Desa Balong pada jam kerja dengan kesimpulan Solidaritas Kades se Gunungkidul rencananya akan audensi dengan Kepala Kejati. Waktunya secepatnya namun hari H kapan masih kita bahas bersama" ungkap Sutiyono, (30/11).

Baca juga:

Lebih lanjut dia menyampaikan, dirinya juga berharap langkah media bisa obyektif dalam mengekspos sebuah peristiwa atau kasus sehingga bisa membuka wawasan yang dewasa. Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kades Balong tidak bisa diturunkan, dibubarkan dengan demo.

"Panglima kita adalah hukum jadi semua harus taat dan tunduk dengan hukum. Kalau ada pelanggaran pemerintah baik secara administrasi atau pidana itu kewenangan di Aparat Penegak Hukum, bukan dilengserkan dengan demo," tegasnya.

 

Ketua SKDG Sutiyono

Sutiyono menambahkan, apabila ada pelanggaran oleh pemerintah desa atau seorang Kades, diawali Bupati dengan pengawasan Inspektorat. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat menjadi penentu pada tahapan selanjutnya.

"Hasil LHP Inspektorat ada pelanggaran pidana ranahnya penegak hukum. Tapi kalau pelanggaran administrasi ya ada SP 1, SP 2 dan seterusnya. Jadi bukan hanya opini kecurigaan dari beberapa atau sekelompok bisa menggiring atau bahkan memvonis," jelasnya.

Baca juga:

Menurut Sutiyono, ini adalah preseden buruk dan tidak baik untuk pembelajaran masyarakat karena mencederai demokrasi dan penanganan hukum. Dia menambahkan, peristiwa demontrasi Desa Balong Kecamatan Tepus menghambat semangat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ditambah dengan UU nomor.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan harusnya desa yang santun berkarakter dan berbudaya.

"Solidaritas Kades bersama pengurus dan Tim Buser Solidaritas juga tidak diam selalu memberi arahan dan masukan kepada para Kades terutama pak Kades Balong, tetapi manusia tidak ada yang sempurna," ungkapnya.

Lebih lanjut Sutiyono menegaskan, apabila demo minta Kades turun dari jabatannya itu adalah pemaksaan dan justru melanggar hukum.

"Bupati saja apabila berhentikan Kades pakai aturan UU, PP, KEMEN, PERDA dan PERBUP bukan atas dasar demo, desakan dan lain-lain. Semua itu ada regulasi yang mengatur jadi marilah kita taat pada aturan," pungkasnya.(Ag/ig)


BACA JUGA
  1. Isi komentar di luar tanggung jawab infogunungkidul.com
  2. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE